Presiden Joko Widodo (Jokoi) saat ini berada dalam posisi yang sangat rentan. Dia menghadapi lima (5) tekanan berat. Pada waktu bersamaan. Lima tekanan ini melemahkan kontrol kekuasaan Jokowi. Orang yang akan menjadi presiden pada 2024 bisa berbahaya jika tidak mendapatkan angka yang diinginkannya.
Dan mimpi Joki 2024 kemungkinan akan hancur. Semua sistem politik yang dia rencanakan untuk digunakan mulai terganggu. Dan kelima tekanan tersebut bisa menjadi “bencana alam” oleh Jockey power.
Kasus pertama dilaporkan dalam kasus dua anak Jokowi, Gibran Rakabumbing Raka (Walikota Solo) dan Kaisang Pangarep ke KPK. Pelapor Ubaydillah meminta KPK mengusut dugaan ‘pencucian uang’ dan KKN antara dua terlapor (DrJU) dengan perusahaan terkait hutan PT BMH.
PT BMH digugat Kementerian Lingkungan Hidup untuk membayar ganti rugi sebesar Rp7,9 triliun. Namun, Mahkamah Agung (MA) hanya memberikan 78,5 miliar rubel. Setelah itu, ada dugaan masalah pencucian uang dari BMH atau SM ke perusahaan milik anak Jokowi.
Laporan ini membuat Jokowi panas. tentunya. Meski banyak yang mengatakan, KPK menjelaskan “berbagai alasan” untuk tidak melanjutkan laporan yang menyeret kedua anak itu ke kursi kepresidenan. Namun, dampak psikologis dari laporan KPK ini menambah beban pikiran Jockey.
Karena Jokowi berada di bawah tekanan kedua. Ini adalah tekanan politik dari Megawati Sokarnoፑtri, ketua PIPP. Mega Gangar mengisyaratkan bahwa dia tidak akan membiarkan Prano Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden seperti yang dia inginkan. Sebelumnya, Megawati sangat menentang upayanya untuk menjabat tiga periode atau memperpanjang masa jabatannya hingga 2027.
Bu Mega juga mengkritik sejumlah pejabat yang meminum air dari wabah Covid-19. Hal ini tampaknya terkait dengan bisnis PCR yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi beberapa pejabat tinggi. Dua menteri joki dicurigai.
Tekanan ketiga adalah gugatan “Pembatasan Presiden” (PT) 20% yang diprakarsai oleh berbagai individu nasional. Para penggugat menuntut agar PT-20% dicabut. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan persentase nol, berarti kepentingan “wajib” Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden Ganjar Pranov (GP) bisa tercapai.
Jokowi Ganjar berkeinginan menjadi presiden untuk melanjutkan kebijakannya sekaligus tetap beroperasi di Gibran dan Bobby Nassau.
Ada tekanan keempat lainnya. Inilah gambaran kemalangan berbagai proyek megalomaniak yang ingin dipahami Jokowi. Termasuk, khususnya, proyek pemindahan ibu kota negara (ICN) ke Penajam Passer, Kalimantan Timur. Proyek ini bisa dibatalkan oleh non-presiden di Ganjar Pranov. Jika ini terjadi, Jocoi akan merasa terhina.
Akhirnya tekanan kelima. Tekanan publik untuk menyelidiki pembantaian KM-50. Penekanan ini bisa terwujud jika Jokowi tidak terpilih sebagai presiden dan penggantinya bukan Gangar.
Pembunuhan acak 6 pengawal H125, yang belum ditanggapi serius oleh penegak hukum, bisa diselidiki lagi. Ini bisa membuat Jokowi kesal. Karena pengujian ulang dapat didistribusikan secara bebas. Termasuk kapasitas penggembalaan eks kelas atas.
Presiden Jokowi kini menghadapi lima tantangan besar. Tekanan Bu Mega terlalu berat untuk Jockey. Sebab, gerakan Bu Mega sedang menuju akhir. Tidak hanya penundaan, Bo Mega Mega Boikot juga bisa merugikan Jockeyin setelah dia tidak terpilih sebagai presiden.[]
